WARTALINTASBATAS.MY.ID, TANJUNGBALAI – Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 resmi dimulai. Pemerintah Kota Tanjungbalai menunjukkan komitmen serius dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan dengan mengikuti Entry Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kamis (2/4/2026).

Kegiatan yang dipimpin Direktur Pemeriksa Keuangan Negara Wilayah V BPK RI, Widhy Widayat, ini menjadi tahap awal pemeriksaan keuangan daerah untuk semester I tahun 2026. Entry Meeting dilaksanakan secara virtual dan diikuti seluruh pemerintah daerah wilayah V yang meliputi Pulau Jawa dan Sumatera, termasuk Pemko Tanjungbalai dari Command Center Dinas Kominfo.

Entry Meeting LKPD 2025 merupakan langkah strategis dalam memastikan proses audit berjalan sesuai standar pemeriksaan keuangan negara. Selain itu, forum ini menjadi sarana penting dalam menyamakan persepsi antara auditor BPK dan pemerintah daerah guna mendorong tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan sesuai regulasi.

Mewakili Wali Kota Tanjungbalai, Sekretaris Daerah Nurmalini menegaskan kesiapan penuh pemerintah daerah dalam menghadapi proses audit. Ia memastikan seluruh data dan informasi akan disampaikan secara terbuka sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik dan upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

“Kami siap mendukung penuh proses pemeriksaan BPK dengan memberikan akses data seluas-luasnya. Ini adalah komitmen nyata Pemko Tanjungbalai dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan,” tegasnya.

Sementara itu, BPK RI melalui Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara V, Widhy Widayat, mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyampaikan LKPD tepat waktu pada akhir Maret 2026. Ia menegaskan bahwa ketepatan waktu dan kelengkapan laporan menjadi indikator penting dalam peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Dengan dimulainya audit LKPD 2025 ini, Pemko Tanjungbalai diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik serta meningkatkan kredibilitas pengelolaan APBD. Transparansi dan akuntabilitas keuangan kini menjadi kunci utama dalam mendorong pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (WLB/ REL)