Home News DARURAT BANJIR ROB BELAWAN! DPR RI Turun Tangan, Wawako Medan Desak Aksi Terpadu Lintas Sektor

DARURAT BANJIR ROB BELAWAN! DPR RI Turun Tangan, Wawako Medan Desak Aksi Terpadu Lintas Sektor

18
0
SHARE
DARURAT BANJIR ROB BELAWAN! DPR RI Turun Tangan, Wawako Medan Desak Aksi Terpadu Lintas Sektor

WARTALINTASBATAS.MY.ID, MEDAN – Krisis banjir rob yang terus menghantui kawasan Belawan kini memasuki fase darurat. Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, secara tegas mendesak langkah cepat dan terintegrasi melalui sinergi lintas sektor saat kunjungan kerja Komisi V DPR RI, Kamis (9/4/2026). Ia menilai, tanpa koordinasi menyeluruh, persoalan banjir rob akan terus berulang dan semakin meluas.

Kunjungan yang dipimpin Anggota DPR RI, Musa Rajekshah, menegaskan bahwa banjir rob Belawan bukan sekadar persoalan daerah, melainkan isu strategis nasional yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah Kota Medan, kata Zakiyuddin, tidak dapat bekerja sendiri karena kompleksitas wilayah yang bersinggungan dengan berbagai instansi dan kepentingan.

Menurutnya, persoalan utama terletak pada kepemilikan lahan dan tata ruang yang tumpang tindih. Sebagian besar wilayah terdampak berada di atas lahan milik PT KAI dan Pelindo, sementara masyarakat telah lama bermukim dengan status sewa. Kondisi ini menjadi penghambat serius dalam upaya normalisasi sungai, pembangunan tanggul, maupun penataan kawasan secara menyeluruh.

Selain itu, Zakiyuddin juga menyoroti kerusakan ekosistem dan penyempitan alur sungai yang melintasi Medan hingga Deli Serdang. Ia menegaskan bahwa tanpa penanganan lintas wilayah, sedimentasi dan sampah dari hulu akan terus memperparah kondisi di hilir. “Kalau hanya Medan yang bergerak, hasilnya tidak akan maksimal. Ini harus ditangani bersama,” tegasnya.

Sementara itu, Plh Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Adenan Rasyid, mengakui bahwa secara teknis persoalan banjir rob dapat diatasi. Namun, tantangan terbesar justru terletak pada koordinasi antar pemangku kepentingan serta kondisi sosial masyarakat yang telah lama tinggal di kawasan rawan banjir.

Dukungan penuh datang dari Musa Rajekshah yang memastikan Komisi V DPR RI akan mendorong pembentukan tim koordinasi lintas sektor. Ia juga menyoroti kerusakan mangrove dan perubahan fungsi lahan yang memperburuk kondisi pesisir. “Kita tidak ingin anggaran besar terbuang percuma. Penanganan harus komprehensif, terintegrasi, dan tepat sasaran agar banjir rob Belawan benar-benar bisa dituntaskan,” tegasnya.(WLB/ REL)